Kecepatan internet Indonesia terbilang masih lambat dibandingkan negara lainnya, terutama jika disandingkan di Asia Tenggara. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pernah mengeluhkan hal serupa.
Pengamat telekomunikasi dari ITB Ridwan Efendi ada tiga langkah yang dapat dilakukan agar internet di Indonesia dapat melesat kencang. Langkah tersebut adalah dengan menambah jumlah kerapatan base transceiver station (BTS), menambah jumlah frekuensi yang dimiliki operator, dan menerapkan teknologi baru.
Menambah jumlah kerapatan BTS di kota besar, menurut Ridwan sudah dilakukan semua operator seluler. Meski demikian kecepatan yang dihasilkan juga belum optimal. Sehingga menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan frekuensi bagi operator selular.
"Karena frekuensi merupakan sumber daya terbatas, tak mudah juga untuk menambah frekuensi yang dimiliki operator telekomunikasi. Selama kurun tiga tahun terakhir, lelang frekuensi yang dilakukan pemerintah sangat minim. Sehingga saat ini pilihannya tinggal menerapkan teknologi baru agar internet dapat ngebut. Saat ini teknologi terbaru yang tersedia adalah 5G," ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/11/2023).
Untuk dapat menghadirkan 5G dibutuhkan frekuensi rendah (26Ghz) untuk kapasitas. Agar operator selular dapat menyediakan layanan 5G, Ridwan mengatakan operator harus memiliki kombinasi frekuensi tersebut. Berdasarkan referensi GSMA, minimal frekuensi untuk menghadirkan layanan 5G sebesar 80Mhz di satu band frekuensi.
Saat ini frekuensi yang tersedia berada di Indonesia berada di 700 Mhz dengan lebar pita 2 x 45 Mhz dan 26 Ghz dengan lebar pita 2.000 Mhz. Agar kecepatan 5G optimal, menurut Ridwan idealnya lelang frekuensi 700 Mhz hanya untuk satu operator saja.
Dengan adanya UU Cipta Kerja, nantinya operator selular dapat menyewa kapasitas yang dimiliki oleh operator pemenang lelang frekuensi 5G. Sedangkan frekuensi bisa untuk banyak operator karena lebar pitanya yang besar. Namun frekuensi tersebut hanya untuk kapasitas saja.
Pemerintah bisa melakukan lelang frekuensi untuk layanan 5G kurang dari 80 Mhz di pita 700 Mhz. Disampaikannya, nanti operator dapat menggunakan teknik agregasi frekuensi yang dimilikinya di spektrum frekuensi yang berbeda. Namun kecepatan yang dihasilkan menurut Ridwan tidak akan optimal.
"Agar masyarakat bisa mendapatkan kecepatan 5G yang optimal, idealnya pemenang lelang frekuensi 700 Mhz hanya satu operator. Tentunya diberikan kepada operator yang memiliki komitmen membangun yang kuat, punya capex yang cukup untuk menggelar layanan 5G dan jaringan fibernya tersedia dimana-mana. Nantinya operator yang tak menangkan lelang frekuensi 700Mhz dapat menyewa kapasitas dari pemenang tender," tutur Ridwan.
Saat ini, Kominfo akan melakukan seleksi frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Menurut Sekjen Pusat Kajian dan Regulasi Telekomunikasi ITB ini, apabila seleksi tersebut menggunakan metode lelang yang berlaku saat ini, tak ada operator seluler yang sanggup untuk membayar.
Di satu sisi, operator seluler membutuhkan tambahan spekturm frekuensi untuk meningkatkan kualitas layanan, terlebih untuk penggelaran 5G yang membutuhkan lebar pita frekuensi lebih banyak daripada di jaringan 4G.
Disampaikan mantan Komisioner BRTI ini, adanya insentif yang diberikan pemerintah kepada operator seluler akan menjadi angin segar. Bentuk insentif, seperti pembebasan BHP frekuensi akan berdampak besar operator seluler dapat memiliki kemampuan untuk membangun, serta meningkatkan kualitas internet Indonesia.
"Pemberian insentif selain karena objektifnya pemerintah, alasan lainnya agar operator memiliki kemampuan finansial untuk meningkatkan kualitas layanannya dan mampu mengadopsi teknologi telekomunikasi baru. Harapannya penggelaran teknologi baru akan semakin cepat," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Ridwan, insentif BHP frekuensi harus diberikan kepada operator yang mengembangkan teknologi baru guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas internet.
"Insentif BHP frekuensi 0% selama kurun waktu tertentu akan efektif untuk mendorong operator mau mendukung program pemerintah dan membentuk ekosistem5G di Indonesia," pungkas Ridwan.
